in Blog Ekonomi Syariah

Di antaranya adalah tantangan untuk memberikan return yang kompetitif dibanding dulu.

Pengelolaan jamaah haji memasuki babak baru setelah Jokowi meresmikan lembaga strategis di bulan Juli 2017, yaitu Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH). BPKH adalah lembaga yang dibentuk atas amanah Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Badan ini berada di luar struktur Kementerian Agama, dan menurut UU, BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Pada 2016, dana haji mencapai Rp 95,2 Triliun yang terdiri dari setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat. Diperkirakan, pada akhir 2017 ini, dana haji akan mencapai Rp 100 Triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi dana yang bisa diinvestasikan kurang-lebih mencapai Rp 80 Triliun atau 80 persen dari total dana haji.

Rp100 T, perkiraan dana haji akhir tahun ini! Click To Tweet

Dana tersebut merupakan akumulasi dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta nilai manfaat yang dihasilkan dari kuota jamaah haji setiap tahun sebanyak lebih dari 200 ribu jamaah, sementara untuk 2017 kuota jamaah haji menjadi 220 ribu jamaah.

Peluang
Sebagai gambaran, Malaysia memiliki kuota sebanyak 20 ribu jamaah setiap tahun, Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) mengelola aset mencapai Rp 160 Triliun, dengan kuota haji 10 kali lipat dari Malaysia maka dengan adanya BPKH diharapkan mampu meningkatkan peluang pengelolaan dana haji dengan mengembangkan dan melakukan kapitalisasi aset Keuangan Haji hingga Rp 1500 – 1600 Triliun.

Apabila kapitalisasi aset tersebut tercapai, Indonesia akan menuju raksasa industri keuangan syariah, sementara BPKH sendiri, akan menjadi lembaga keuangan syariah terbesar.

BPKH juga merupakan sebuah momentum yang sangat tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Yang juga, dalam rangka mewujudkan mimpi Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia.

Tantangan Awal BPKH
Akan tetapi, dalam proses pengelolaan dana haji pada tahap awal era BPKH akan menghadapi beberapa beberapa isu yang akan menjadi tantangan.

Tantangan pertama, return investasi pengelolaan dana haji. BPKH sebagai lembaga pengelola haji berfungsi mirip seperti fund manager yang mengumpulkan dana lalu menginvestasikannya. BPKH bukan intermediary institution seperti badan wakaf dan amil zakat yang mengumpulkan lalu mendistribusikannya. Sehingga, tantangan pertama BPKH adalah bagaimana mendapatkan return lebih tinggi dari return yang sebelumnya dikelola oleh Kemenag. Selama ini return dana haji sebesar 6%-8% yang diinvestasikan pada sukuk dan wadiah (deposito).

Selama ini return dana haji sebesar 6%-8% Click To Tweet

Kedua, berkurangnya return investasi dana haji karena hasil return tersebut harus dikurangi dengan menutupi biaya operasional BPKH seperti membayar gaji karyawan, sarana dan prasarana pendukung operasional BPKH. Selama ini gaji karyawan hampir tidak ada karena dikelola oleh PNS Kemenag dan menggunakan fasilitas Kemenag. Dengan model lama itu, formulasi biaya dan beban pengelolaan dana haji yang bertambah diharapkan tidak akan berdampak signifikan terhadap return investasi dana haji. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam pengelolaan operasional BPKH.

Ketiga, karakteristik dana haji bukan atau berbeda dengan dana ummat di mana dana haji merupakan dana milik peserta calon jamaah haji sementara dana ummat untuk peruntukan ummat dan bersifat sosial. Oleh karena itu, BPKH harus memberikan jaminan keberangkatan kepada calon jamaah haji sementara jaminan tersebut bisa melalui akad yang diberikan dalam perjanjian. Selama ini peserta hanya menyetor uangnya ke bank namun tidak mengetahui jenis akad apa yang digunakan.

Maka ke depannya, BPKH harus menentukan dan menjelaskan jenis akad yang digunakan. Misalnya akad mudharabah mutlaqah di mana pemilik dana atau peserta haji menyerahkan sepenuhnya penggunaan dananya kepada BPKH atau menggunakan akad wakalah di mana dana haji bisa dimanfaatkan.

Ini tantangan dan peluang BPKH Click To Tweet

Penguatan Infrastruktur Haji
Selama ini jamaah haji mengeluhkan tentang kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur haji di Mekkah dan Madinah. Kehadiran BPKH diharapkan bisa memberikan pelayanan dan membangun infrastruktur yang layak di Mekkah dan Madinah. BPKH nantinya dapat membangun penginapan yang lebih layak dan menyediakan transportasi yang pantas dari Arafah ke Mina, misalnya. Transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman. Tak lupa, katering makanan yang layak. Dengan begitu, BPKH diharapkan membuat budget dari dana haji untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas haji.

Sementara itu, kalau kita melihat, Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) sudah lebih maju dari segi pengelolaan dan telah membangun infrastruktur dana haji. Mereka telah melakukan hal terkait seperti memberikan subsidi biaya naik haji agar lebih murah dengan kualitas ONH Plus, pengelolan dana haji menggunakan pendekatan bisnis, sehingga pada saat terjadi krisis keuangan 1998 sanggup turut memberikan bail-out agar lembaga keuangan dan perusahaan di sana tidak bangkrut. LTHM juga menjadi lembaga keuangan non-bank syariah paling besar di dunia, memiliki saham di Bank Islam Malaysia dan memiliki tower sendiri. Sementara itu, dalam pelayanan haji, sanggup memberikan bimbingan pelayanan haji selama enam bulan (15 kali pertemuan), menyewakan pemondokan yang lebih nyaman dan dekat dengan Masjidil Haram, mendirikan rumah sakit di Mekkah dan Madinah serta membangun pusat kesehatan di Mina dan Arafah. Mengelola lalu lintas pesawat udara, akomodasi, keamanan dan jaminan kesehatan.

BPKH seyogyanya berprestasi layaknya Tabung Haji Malaysia Click To Tweet

Tentunya, seiring berjalannya waktu, BPKH diharapkan mampu mengikuti presetasi yang telah dicapai oleh LTHM dengan potensi yang dimiliki Indonesia yang sangat besar maka dengan kerja keras dan profesionalisme maka hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. BPKH diharapkan bekerja dengan optimal karena gagalnya BPKH sama dengan gagalnya lembaga keuangan syariah sehingga governance dan public trust atas dana haji yang dikelola sangat penting dijaga oleh BPKH, dengan merekrut tenaga profesional dengan integritas yang tinggi.

Terakhir, BPKH harus mampu terhindar dari isu politisasi dengan menunjukkan profesionalisme personel dan kerja nyata serta tidak ikut dalam pusaran isu politisi.

Jauhkan BPKH dari unsur politik! Click To Tweet

Bagikan artikel ini dengan menggunakan shortlink:
  • Related Content by Tag