in Blog Ekonomi Syariah

Industri keuangan Syariah nasional memasuki babak baru atas prestasi market share industri keuangan syariah (IKS) mencapai 8 Persen setelah beberapa tahun terakhir industri keuangan Syariah terjebak market share 5 persen. Seakan bagai kutukan di mana hampir 10 tahun aset keuangan Syariah terjebak dalam angka 5 persen.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun, yang terdiri aset Perbankan Syariah Rp 389,74 triliun, IKNB Syariah Rp 99,15 triliun, dan Pasar Modal Syariah Rp 559,59 triliun, dengan total industri keuangan Rp 13.092 triliun maka market share industri keuangan syariah telah mencapai 8.01%.

Lebih lanjut OJK melaporkan IKS saat ini terdiri atas 13 bank umum syariah, 21 bank unit syariah, dan 167 BPR syariah, memiliki total aset Rp 389,7 triliun atau 5,44 persen dari total aset perbankan nasional, sementara Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah terdiri dari 59 asuransi syariah, 38 pembiayaan syariah, 6 penjaminan syariah, 10 LKM syariah dan 10 IKNB syariah lainnya, memiliki aset Rp99,15 triliun atau 4,78 persen dari total aset IKNB nasional.

Selain itu, produk keuangan syariah yang mengalami perkembangan adalah sukuk (obligasi Syariah) di mana hingga Agustus berdasarkan laporan OJK, jumlah outstanding Sukuk Negara mencapai 56 seri atau 33,53% dari total jumlah Surat Berharga Negara (SBN) outstanding sebanyak 167. Nilai Sukuk Negara outstanding mencapai Rp524,71 triliun atau 16,99% dari total nilai surat berharga negara outstanding sebesar Rp3.087,95 triliun.

Produk keuangan syariah lainnya yang tumbuh positif adalah reksadana syariah, dalam laporan OJK (2017), jumlah reksadana syariah per 31 Agustus 2017 sebanyak 160 atau meningkat sebesar 17,65 % dibandingkan akhir 2016 yaitu 136. Sementara Nilai Aset Bersih (NAB) per 31 Agustus 2017 sebesar Rp 20,62  triliun atau meningkat 38,30% dibandingkan NAB akhir 2016 sebesar Rp14,91 triliun.

Meskipun IKS telah keluar dari “jebakan” 5% namun demikian angka tersebut masih dinilai tidak selaras dengan jumlah penduduk Muslim di mana berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan 87,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam, sementara World Bank (2016) mencatat jumlah penduduk Indonesia 261 juta jiwa artinya hanya sebagian kecil penduduk Muslim yang menggunakan produk keuangan syariah.

Oleh karena itu, betapa pentingnya program pengembangan dan sosialisasi keuangan syariah yang melibatkan semua pihak terkait industri keuangan syariah ke depan agar semakin banyak penduduk Islam yang  hijrah menggunakan produk keuangan syariah karena berdasarkan data OJK (2016) indeks literasi keuangan syariah nasional 8.11%. Artinya, dalam setiap seratus orang hanya 8 orang yang mengetahui tentang keuangan syariah. Dus, tidak heran mengaoa pertumbuhan keuangan syariah belum signifikan apabila dibandingkan dengan keuangan konvesional.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti Keuangan Syariah Fair (KSF), iB Vaganza, Training of Training (TOT) Keuangan Syariah, Sosialisasi IKNB Syariah dan Pasar Modal Syariah sangat penting untuk ditingkatkan di 2018 untuk meningkatkan market awareness terhadap keuangan syariah, serta pentingnya bekerja sama dengan asosiasi, ormas Islam, mesjid-based community dan penggiat ekonomi Syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang memiliki anggota hingga akar rumput yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, langkah lain untuk meningkatkan ketertarikan kepada keuangan syariah dengan meningkatkan pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah. Semakin banyak variasi produknya akan mendorong orang untuk menggunakan produk keuangan syariah seperti reksa dana syariah, asuransi syariah, fintech syariah, sukuk, penyertaan modal ventura syariah, dan sebagainya.

Tantangan 2018
Setelah market share 8% tercapai, ke depan industri keuangan syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam menyejahterahkan masyarakat dan kegiatan pemerataan ekonomi terutama dalam membantu akses masyarakat dalam mendapatkan dan menggunakan jasa keuangan syariah. Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan syariah tahun 2016 baru 11,06% artinya setiap 100 penduduk hanya 11 orang yang menggunakan atau mendapatkan akses jasa keuangan Syariah. Tentunya tantangan ini cukup ironi dan menyedihkan bagi negeri Muslim terbesar.

Tahun 2018 perbankan syariah harus terus didorong agar dapat memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga belum banyak tergarap. Selama ini, sektor yang menjadi garapan perbankan syariah lebih pada sektor perdagangan dan pengolahan. Belum masuk dalam inti persoalan masyarakat yaitu kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Perbankan syariah harus lebih terlibat dalam program penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pembiayaan modal kerja kerja kepada pelaku usaha UMKM. Berdasarkan data BPS (2013), ada 57,9 juta pelaku UMKM dengan pertumbuhan sekitar 2,4% per tahun. Pelaku bisnis ini telah menyerap 114 juta orang dengan kontribusi 60,44% terhadap produk domestik bruto (PDB). Data ini menunjukkan UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Saat ini masyarakat miskin sangat susah mendapatkan modal usaha dari perbankan padahal mereka juga memiliki kemauan dan spirit untuk berusaha (bekerja). Kondisi tersebut juga merupakan sebuah peluang bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank syariah untuk masuk sebagai bagian dari solusi pembiayaan bagi UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan menggarap potensi UMKM.

Apabila perbankan syariah dapat masuk dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi maka perbankan syariah telah mendorong tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah. Sehingga, tercipta proses integrasi yang tumbuh secara bersama anatar sektor riil, jasa keuangan syariah dan religius/ sosial.

Dalam hal ini, perbankan syariah dapat bersinergi dengan Financial Technology (fintech) dalam membantu akses keuangan kepada masyarakat bawah. Salah satunya dengan model Peer to Peer (P2P) Lending sementara P2P juga merupakan salah satu produk Financial Technology (Fintech).

Sinergi dengan fintech misalnya dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi dengan nasabah P2P Lending hal ini juga sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong prinsip kerjasama dan gotong royong kelompok yang membutuhkan bantuan (dana) modelnya bias dengan melakukan pola channeling di mana pembiayaan mikro bank dilakukan oleh P2P Lending sehingga kewajiban perbankan syariah melakukan pembiayaan mikro juga tercapai.

Dengan demikian keuangan syariah tidak sekadar alternatif tetapi perlahan namun pasti menjelma menjadi pilihan untuk solusi perekonomian dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa kita. Wallahu ‘alam.

Versi cetak dari artikel ini juga dimuat di Rubrik Opini Harian Republika, Kamis, 9 November 2017


Bagikan artikel ini dengan menggunakan shortlink: